Home » , , , , » Nasabah Rex Capital akan gugat Bappebti ke PTUN

Nasabah Rex Capital akan gugat Bappebti ke PTUN


JAKARTA. Nasabah PT Rex Capital Futures siap menyeret Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke meja hijau. Langkah hukum ini merupakan buntut kebijakan Bappebti mencabut izin usaha Rex Capital.
Pasalnya, setelah izin usaha dicabut, hingga kini penyelesaian ganti rugi dana nasabah yang digelapkan oleh pengurus Rex Capital belum tuntas. Salah satu nasabah Rex Capital, Achmad Amir, bilang, seharusnya Bappebti tidak mencabut izin usaha Rex Capital. Sebab, langkah Bappebti ini menimbulkan masalah baru.
Nasabah Rex Capital kini sulit menarik dananya dari perusahaan tersebut. Total dana nasabah Rex Capital sebesar Rp 5,09 miliar. Pencabutan izin usaha Rex Capital dikeluarkan Bappebti dilakukan setelah Bappebti menerima laporan tentang penggelapan dana nasabah. "Seharusnya, sebelum semua masalah dengan nasabah selesai, Bappebti hanya boleh membekukan, bukan mencabut izin, dananya kini diduga dibawa lari pengurus," kata Amir, akhir pekan lalu.
Dia mengaku kerap menanyakan penerbitan SK Kepala Bappebti terkait pemberian kompensasi sejak November 2014. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Peraturan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah berhak menerima kompensasi atas cidera janji dari perdagangan berjangka.
Namun, Kepala Bappebti belum menerbitkan SK yang meminta Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk mencairkan dana kompensasi. “BBJ mengatakan dananya tidak bisa dicairkan tanpa ada SK dari kepala Bappebti," kata Amir.
Agung Sabarkah, nasabah Rex Capital lainnya, menambahkan, pihaknya memperkarakan Bappebti ke PTUN. "Kami sudah sabar tiga bulan sejak pertama menanyakan dana kompensasi. Kami hanya meminta hak kami," katanya.
Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryanti mengakui Kepala Bappebti belum menerbitkan SK dana kompensasi nasabah. "Kami masih menyempurnakan ketentuan dana kompensasi. Ketentuan ini harus berdasarkan kekuatan hukum dari lembaga peradilan lebih dahulu," jelasnya.

0 comments:

Post a Comment

 
Contact us: kasusrcf@gmail.com
Copyright © 2015. TIM INVESTIGASI KASUS PT. RCF - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger