Home » » PERS CONFERENCE: PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI YANG MERUGIKAN MASYARAKAT

PERS CONFERENCE: PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI YANG MERUGIKAN MASYARAKAT



1)  BAPPEBTI sebagai Badan Pengawas Tertinggi Otoritas Perdagangan Komoditas Berjangka telah membuat Surat Keputusan/Ketetapan dengan nomor 09/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/11/2014 (Terlampir 1) tentang pencabutan Ijin usaha PT Rex Capital Futures (PT. RCF) dengan tidak memikirkan dampak yang akan diderita oleh Nasabah. Kasus kami ini mengenai tidak dapat ditariknya uang kami selaku nasabah PT. RCF. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa pengurus yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah sebagai berikut : Yanuar Norman Haris selaku Direktur, Silvia Kusumaningrum selaku Komisaris dan William S. Wijnberg selaku Pemegang Saham (Terlampir 2). Sehingga kami telah dirugikan total sebesar Rp. 5.097.132.500,-, dimana perhitungan ini sudah termasuk dana yang ditransfer ke rekening unsegregated PT. RCF dan biaya-biaya dalam rangka pengurusan penagihan kepada PT. RCF, terkait dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI yang mencabut izin perusahaan pialang berjangka  PT. RCF. Perlu diingat per-tanggal 20 November 2014, bahwa Surat Keputusan BAPPEBTI itu setingkat dengan Keputusan Presiden (dimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, ditegaskan bahwa SK Kepala Bappebti setingkat dengan Keputusan Presiden) (terlampir 3), maka SK Pencabutan PT. RCF lebih tinggi kedudukannya dengan putusan INGKRAH dari Peradilan.

2)      Seharusnya uang nasabah yang tersimpan pada rekening segregated account (rekening terpisah) aman, akan tetapi rekening tersebut telah dibawa lari dananya oleh Pengurus PT. RCF. Atas kasus ini, kami sudah melakukan pengaduan kepada Kepala BAPPEBTI, Bapak Sutriono Edi. Tetapi jawabannya tidak jelas. Dengan pencabutan ijin usaha yang dikeluarkan oleh pihak BAPPEBTI ini, kami duga merupakan modus bagi pialang PT. RCF untuk lepas tanggung jawab dan Pihak BAPPEBTI sendiri seperti ingin cuci tangan dalam kasus ini dengan berbagai macam alasan-alasan untuk menunda agar nasabah lelah untuk berkeluh kesah, sehingga kasus seperti ini tidak pernah terselesaikan. Pihak BAPPEBTI sendiri menilai tindakan mereka melakukan pencabutan ijin usaha PT. RCF, setelah selama 3 bulan membekukan PT. RCF adalah tindakan yang benar karena sesuai aturan, akan tetapi kami menduga, itu hanyalah cara atau teknik untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan perusahaan pialang berjangka PT. RCF yang cidera janji dengan nasabah dan pihak yang terkait lainnya dalam transaksi Perdagangan Berjangka. KEPUTUSAN YANG SEPIHAK, PEMBIARAN YANG BERLARUT-LARUT, TIDAK PRO RAKYAT, MASIH BERMENTAL PRIYAYI YANG MASIH MENUTUP MATA, TELINGA DAN HATI, CUCI TANGAN ATAS KEPUTUSAN YANG MEMENTINGKAN PIHAK TERTENTU.

3)      Sebenarnya BAPPEBTI sebagai Badan Tertinggi Otoritas Perdagangan Berjangka seharusnya melindungi pelaku usaha, bukan malah menutup diri bagaikan tembok beton bercampur besi baja setiap ada keluhan atau apapun dari nasabah. Menutupi dan membiarkan kesalahan pialang berjangka seperti PT. RCF tersebut merupakan pembiaran pelanggaran terhadap Undang-Undang. Seharusnya, kalau Bapak Sutriono Edi sebagai Kepala BAPPEBTI, mentaati aturan yang dibuat oleh BAPPEBTI, maka sebelum mencabut izin PT. RCF, seharusnya ditanya dulu apakah kewajiban terhadap nasabah sudah tuntas atau belum. Jika belum, maka Kepala BAPPEBTI dapat memerintahkan dengan tegas pimpinan PT. RCF mengembalikan seluruh kewajiban kepada nasabahnya, bila perlu mencekal atau menahan pengurus PT. RCF sebelum mereka melarikan diri seperti sekarang ini. Dapat diartikan, sebelum semua masalah clear antara PT. RCF dengan para nasabahnya, maka Kepala BAPPEBTI hanya boleh membekukan izin, bukan mencabut izinnya, agar PT. RCF dapat menyelesaikan pengembalian dana kepada para nasabahnya. Ini yang aneh menurut kami, ada apa ini? Apakah Kepala BAPPEBTI, Sutriono Edi ada “main” dengan Bos PT. RCF? kami tidak tahu. Kawan-kawan media dapat menyelidiki hal tersebut. Kerugian sebesar ini baru kami saja yang mengalaminya, kami tidak tahu berapa besar kerugian nasabah-nasabah yang lainnya.

4)      Sebenarnya untuk melindungi nasabah yang mengalami cidera janji di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 sudah diterangkan dengan tegas dan jelas perihal DANA KOMPENSASI, yang mana DANA KOMPENSASI harus diterima oleh nasabah yang cidera janji dan yang juga sudah melakukan usaha penagihan ke pihak pialang (PT. RCF) sebesar kerugian yang diderita ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penagihan itu. Sehingga kami hanya meminta hak kami, sesuai kerugian yang kami derita  sebesar               Rp. 5.097.132.500,-. Akan tetapi dalam prakteknya Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan tersebut malah disamarkan, diacuhkan dan dipersulit oleh jajaran BAPPEBTI untuk mendapatkannya. Saya tegaskan dengan keras sekali bahwa bila ada BADAN PEMERINTAH yang tidak mau menjalankan UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH yang dibuat oleh BADAN-nya sendiri, hal itu adalah pemakzulan terhadap BADAN-nya sendiri dan hal itu adalah suatu pengingkaran terhadap sumpah jabatan seorang Pejabat Penyelenggara Negara dengan sadar dan sengaja serta mengabaikan kepentingan masyarakat yang memohon penegakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah & BADAN-nya sendiri, PENGKHIANAT BANGSA DAN NEGARA itu julukan yang tepat untuk BAPPEBTI. Kita tidak segan-segan membawa permasalahan dengan BAPPEBTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). MENGESAMPINGKAN PERATURAN YANG DIBUAT SENDIRI ADALAH MUNAFIK, TIDAK BERHATI NURANI. KAMI PARA KORBAN YANG INGIN DIDENGAR DAN DIPERHATIKAN SEKALIGUS MOHON PENYELESAIAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPEBTI, SECARA PROFESIONAL MENGGUNAKAN HATI NURANI (KALAU MASIH ADA DAN MENGGUNAKANNYA).

5)    Terhadap kasus ini, kami juga sudah melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Rahmat Gobel tertanggal 22 Desember 2014 (Terlampir 4). Kami meminta beliau segera mengambil langkah dan tindakan agar kerugian kami ini dapat dikembalikan melalui DANA KOMPENSASI. Dan kami yakin Bapak Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dapat membantu kami. Tapi harapan kami tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri.
6)      Kami yakin korban Kebijakan Kepala BAPPEBTI, selain kami ini banyak sekali. Sudah selayaknya Pemerintah mengambil langkah-langkah yg kongkrit guna mencegah efek domino yang tak terduga dari ketidakprofesionalan jajaran di BAPPEBTI, agar kedepannya lebih melindungi para nasabah. Didalam kasus kami ini, Kepala BAPPEBTI kami duga lebih melindungi PT. RCF yang sudah jelas adalah maling yang melarikan uang nasabah. Untuk catatan rekan-rekan media, selama ini sudah ribuan korban bisnis pialang berjangka yang dirugikan oknum-oknum nakal pialang berjangka. Yang mana izin-izin pialang berjangka tersebut semua berasal dari Kepala BAPPEBTI jadi silahkan tarik kesimpulan sendiri. Kasus-kasus di BAPPEBTI yang serupa seperti saya ini sudah segunung jumlahnya.  Bayangkan  kami  saja  kerugiannya  sudah  mencapai  Rp. 5.097.132.500,- jadinya berapa banyak nilainya bukan?. Semua masalah yang dilaporkan kepada Kepala BAPPEBTI dan jajarannya tidak ada yang tuntas. Uang rakyat yang jadi korbannya, hal tersebut terjadi karena tidak profesionalnya Kepala BAPPEBTI dan jajaran dalam menanggani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sekarang ini, ada info yang bilang pengurus PT. RCF lari ke luar negeri "enak sekali ya abis maling pergi keluar negeri", tapi entah benar atau tidak. Yang jelas, terhadap kasus kami ini, Kepala Bappebti tenang-tenang saja tuh!. Malah kami curhat melalui SMS atau telepon, yang tidak pernah dijawab. Bayangkan jika sosok seorang petinggi negara seperti ini, “mampus rakyat Indonesia ini”. Saya kadang berpikir, “Kok pejabat negara seperti ini yang tidak peduli nasib rakyat, bisa jadi pejabat di negeri ini ya? harus DIREVOLUSI MENTAL nih Sutriono Edi!”. Kalau masih terus di BAPPEBTI, nanti ribuan rakyat akan banyak lagi akan jadi korban-korban berikutnya. BAPPEBTI sebagai Badan Otoritas Tertinggi dalam Perdagangan Berjangka ini sudah seharusnya menjadi pelindung masyarakat pelaku usaha. Dalam rangka pelaksanaannya, penegakan Hukum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam hal Pengaturan Kebijakan Pemerintah haruslah adil, bijak, melindungi masyarakat, secara profesional, akuntabel dan tegas serta memihak kepada kepentingan rakyat (bermental mulia), jadilah Badan Pemerintahan yang memanusiakan manusia, karena kerugian yang diderita adalah kerugian rakyat akibat pialang maling seperti PT. RCF meski berapapun nilai kerugian itu, karena kerugian yang kami derita juga mengancam nyawa dan keluarga kami, jadilah pengawas yang rela bekerja, bekerja dan kerja untuk rakyat bukan hanya untuk pimpinan semata, apalagi hanya untuk kepentingan diri pribadi dan kelompok saja, “MALULAH dan setia terhadap sumpah jabatan adalah bagian dari ibadah, Sutriono Edi!”.

7)      Kasus ini juga sudah kami laporkan ke DIVISI KRIMSUS FISMONDEV Polda Metro Jaya (Terlampir 5). Dan kami sangat berterimakasih kepada semua jajaran yang terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya di DIVISI KRIMSUS FISMONDEV Polda Metro Jaya yang dari pertama laporan saya hingga saat ini masih terus ditangani secara profesional. Dan rencananya kami juga akan mengadukan ke KPK jika diperlukan. Karena kami menduga ada permainan bos pialang berjangka PT. RCF dengan para petinggi di BAPPEBTI.

8)      Catatan terakhir yang bisa kami tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa kasus kami ini adalah tidak dapat ditariknya/withdrawal uang dari rekening kami yang ada di segregated account PT. RCF yang merupakan equity kami yang dicatatkan secara sah di balance statement PT. RCF. Bukan mengalami loss atau kalah main dalam perdagangan. Itu yang kami minta dikembalikan. Karena uang itu adalah untuk masa depan anak dan istri kami.


9)      Melalui rekan-rekan media, saya memohon untuk menyampaikan pesan saya Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk menginstruksikan secepatnya Kepada Yang Terhormat, Bapak Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk MEREVOLUSI MENTAL BAPPEBTI dari ESELON 1 dan semua jajarannya karena sudah tidak objektif lagi dalam melakukan tugas mereka sebagai Badan Pengawas. Banyak kasus seperti saya ini terjadi, bila ke depannya penanganan dari BAPPEBTI masih seperti sekarang ini tidak Profesional, kami tidak heran kasus seperti yang kami alami akan terulang kembali. Bila dihitung dari nilai materi atau uang, sudah tidak dapat dihitung besarannya, malah keluarga dapat berantakan karena bisnis perdagangan berjangka ini dan nyawa-pun ikut melayang karena kasus mereka yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Otoritas Tertinggi Perdagangan Berjangka Republik Indonesia (BAPPEBTI) sehingga banyak pelaku usaha dalam bisnis ini melakukan bunuh diri. IRONIS SEKALI BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA INI, KEMANA TANGGUNG JAWAB KALIAN BAPPEBTI? BUBARKAN SAJA KALAU TIDAK PROFESIONAL!!!

1 comments:

  1. Makanya kalau melihat kasus seperti ini kenapa trader forex lebih cenderung trading di broker online walaupun beberapa di blokir oleh kemenminfo namun tak berpengaruh atas minat trader forex untuk melakukan trading di broker online. untuk regulasi seperti ini saja sudah ribet dan menyangkut uang sangat besar mencuci tangan apalagi kalau duit recehan. makanya ane sekarang trading di broker online yaitu broker octafx yang bisa trading dengan menggunakan minimal deposit hanya 5$ dan bisa pake bank lokal

    ReplyDelete

 
Contact us: kasusrcf@gmail.com
Copyright © 2015. TIM INVESTIGASI KASUS PT. RCF - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger