1) BAPPEBTI
sebagai Badan Pengawas Tertinggi Otoritas Perdagangan Komoditas Berjangka telah
membuat Surat Keputusan/Ketetapan dengan nomor
09/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/11/2014 (Terlampir 1) tentang pencabutan Ijin usaha
PT Rex Capital Futures (PT. RCF) dengan tidak memikirkan dampak yang akan diderita
oleh Nasabah. Kasus kami ini mengenai tidak dapat ditariknya uang kami
selaku nasabah PT. RCF. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa pengurus
yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah sebagai berikut : Yanuar Norman
Haris selaku Direktur, Silvia Kusumaningrum selaku Komisaris dan William S. Wijnberg
selaku Pemegang Saham (Terlampir 2). Sehingga kami telah dirugikan total
sebesar Rp. 5.097.132.500,-, dimana perhitungan ini sudah termasuk dana
yang ditransfer ke rekening unsegregated
PT. RCF dan biaya-biaya dalam rangka pengurusan penagihan kepada PT. RCF, terkait
dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI yang mencabut izin perusahaan pialang berjangka
PT. RCF. Perlu diingat per-tanggal 20
November 2014, bahwa Surat Keputusan BAPPEBTI itu setingkat dengan Keputusan
Presiden (dimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, ditegaskan bahwa SK Kepala
Bappebti setingkat dengan Keputusan Presiden) (terlampir 3), maka SK Pencabutan
PT. RCF lebih tinggi kedudukannya dengan putusan INGKRAH dari Peradilan.
2) Seharusnya
uang nasabah yang tersimpan pada rekening segregated
account (rekening terpisah) aman, akan tetapi rekening tersebut telah
dibawa lari dananya oleh Pengurus PT. RCF. Atas kasus ini, kami sudah melakukan pengaduan kepada
Kepala BAPPEBTI, Bapak Sutriono Edi. Tetapi jawabannya tidak jelas.
Dengan pencabutan ijin usaha yang dikeluarkan oleh pihak BAPPEBTI
ini, kami duga merupakan modus bagi pialang PT. RCF untuk lepas tanggung jawab
dan Pihak BAPPEBTI sendiri seperti ingin cuci tangan dalam kasus ini dengan
berbagai macam alasan-alasan untuk menunda agar nasabah lelah untuk berkeluh
kesah, sehingga kasus seperti ini tidak pernah terselesaikan. Pihak BAPPEBTI
sendiri menilai tindakan mereka melakukan pencabutan ijin usaha PT. RCF,
setelah selama 3 bulan membekukan PT. RCF adalah tindakan yang benar karena
sesuai aturan, akan tetapi kami menduga, itu hanyalah cara atau teknik untuk
menghilangkan kesalahan-kesalahan perusahaan pialang berjangka PT. RCF yang
cidera janji dengan nasabah dan pihak yang terkait lainnya dalam transaksi
Perdagangan Berjangka. KEPUTUSAN YANG
SEPIHAK, PEMBIARAN YANG BERLARUT-LARUT, TIDAK PRO RAKYAT, MASIH BERMENTAL
PRIYAYI YANG MASIH MENUTUP MATA, TELINGA DAN HATI, CUCI TANGAN ATAS KEPUTUSAN
YANG MEMENTINGKAN PIHAK TERTENTU.
3) Sebenarnya
BAPPEBTI sebagai Badan Tertinggi Otoritas Perdagangan Berjangka seharusnya
melindungi pelaku usaha, bukan malah menutup diri bagaikan tembok beton
bercampur besi baja setiap ada keluhan atau apapun dari nasabah. Menutupi dan
membiarkan kesalahan pialang berjangka seperti PT. RCF tersebut merupakan
pembiaran pelanggaran terhadap Undang-Undang. Seharusnya, kalau Bapak Sutriono Edi sebagai Kepala BAPPEBTI, mentaati
aturan yang dibuat oleh BAPPEBTI, maka sebelum mencabut izin PT. RCF,
seharusnya ditanya dulu apakah kewajiban terhadap nasabah sudah tuntas atau
belum. Jika belum, maka Kepala BAPPEBTI dapat memerintahkan dengan tegas pimpinan
PT. RCF mengembalikan seluruh kewajiban kepada nasabahnya, bila perlu mencekal
atau menahan pengurus PT. RCF sebelum mereka melarikan diri seperti sekarang
ini. Dapat diartikan, sebelum semua masalah clear
antara PT. RCF dengan para nasabahnya, maka Kepala BAPPEBTI hanya boleh
membekukan izin, bukan mencabut izinnya, agar PT. RCF dapat menyelesaikan pengembalian
dana kepada para nasabahnya. Ini yang aneh menurut kami, ada apa ini? Apakah Kepala BAPPEBTI, Sutriono Edi ada “main”
dengan Bos PT. RCF? kami tidak tahu. Kawan-kawan media dapat menyelidiki
hal tersebut. Kerugian sebesar ini baru kami saja yang mengalaminya, kami tidak
tahu berapa besar kerugian nasabah-nasabah yang lainnya.
4) Sebenarnya untuk melindungi nasabah yang mengalami
cidera janji di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 tahun 2014 sudah diterangkan dengan tegas dan jelas perihal DANA KOMPENSASI, yang mana DANA KOMPENSASI harus diterima oleh
nasabah yang cidera janji dan yang juga sudah melakukan usaha penagihan ke
pihak pialang (PT. RCF) sebesar kerugian yang diderita ditambah biaya-biaya
yang telah dikeluarkan dalam proses penagihan itu. Sehingga kami hanya meminta
hak kami, sesuai kerugian yang kami derita sebesar Rp.
5.097.132.500,-. Akan tetapi dalam prakteknya Undang-undang dan Peraturan
Pemerintahan tersebut malah disamarkan, diacuhkan dan dipersulit oleh jajaran
BAPPEBTI untuk mendapatkannya. Saya tegaskan dengan keras sekali bahwa bila ada
BADAN PEMERINTAH yang tidak mau menjalankan UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN
PEMERINTAH yang dibuat oleh BADAN-nya sendiri, hal itu adalah pemakzulan
terhadap BADAN-nya sendiri dan hal itu adalah suatu pengingkaran terhadap
sumpah jabatan seorang Pejabat Penyelenggara Negara dengan sadar dan sengaja serta
mengabaikan kepentingan masyarakat yang memohon penegakan peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah & BADAN-nya sendiri, PENGKHIANAT BANGSA DAN
NEGARA itu julukan yang tepat untuk BAPPEBTI. Kita tidak segan-segan membawa
permasalahan dengan BAPPEBTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). MENGESAMPINGKAN PERATURAN YANG DIBUAT
SENDIRI ADALAH MUNAFIK, TIDAK BERHATI NURANI. KAMI PARA KORBAN YANG INGIN
DIDENGAR DAN DIPERHATIKAN SEKALIGUS MOHON PENYELESAIAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
BAPPEBTI, SECARA PROFESIONAL MENGGUNAKAN HATI NURANI (KALAU MASIH ADA DAN
MENGGUNAKANNYA).
5) Terhadap kasus ini, kami juga sudah melaporkan
secara tertulis kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Rahmat
Gobel tertanggal 22 Desember 2014 (Terlampir 4). Kami meminta beliau segera
mengambil langkah dan tindakan agar kerugian kami ini dapat dikembalikan
melalui DANA KOMPENSASI. Dan
kami yakin Bapak Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dapat
membantu kami. Tapi harapan kami tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti
oleh Bapak Menteri.
6) Kami yakin korban Kebijakan Kepala BAPPEBTI, selain
kami ini banyak sekali. Sudah selayaknya Pemerintah mengambil langkah-langkah
yg kongkrit guna mencegah efek domino yang tak terduga dari ketidakprofesionalan
jajaran di BAPPEBTI, agar kedepannya lebih melindungi para nasabah. Didalam
kasus kami ini, Kepala BAPPEBTI kami duga lebih melindungi PT. RCF yang sudah
jelas adalah maling yang melarikan uang nasabah. Untuk catatan
rekan-rekan media, selama ini sudah ribuan korban bisnis pialang berjangka yang
dirugikan oknum-oknum nakal pialang berjangka. Yang mana izin-izin pialang
berjangka tersebut semua berasal dari Kepala BAPPEBTI jadi silahkan tarik
kesimpulan sendiri. Kasus-kasus di BAPPEBTI yang serupa seperti saya ini
sudah segunung jumlahnya. Bayangkan kami saja
kerugiannya sudah mencapai
Rp.
5.097.132.500,- jadinya berapa banyak nilainya bukan?. Semua masalah yang dilaporkan
kepada Kepala BAPPEBTI dan jajarannya tidak ada yang tuntas. Uang rakyat yang
jadi korbannya, hal tersebut terjadi karena tidak profesionalnya Kepala
BAPPEBTI dan jajaran dalam menanggani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Sekarang ini, ada info yang bilang pengurus PT. RCF lari ke luar negeri "enak sekali ya abis maling pergi keluar
negeri", tapi entah benar atau tidak. Yang jelas, terhadap kasus kami
ini, Kepala Bappebti tenang-tenang saja tuh!. Malah kami curhat melalui SMS
atau telepon, yang tidak pernah dijawab. Bayangkan jika sosok seorang petinggi
negara seperti ini, “mampus rakyat Indonesia
ini”. Saya kadang berpikir, “Kok
pejabat negara seperti ini yang tidak peduli nasib rakyat, bisa jadi pejabat di
negeri ini ya? harus DIREVOLUSI MENTAL
nih Sutriono Edi!”. Kalau masih terus di BAPPEBTI, nanti ribuan rakyat akan
banyak lagi akan jadi korban-korban berikutnya. BAPPEBTI
sebagai Badan Otoritas Tertinggi dalam Perdagangan Berjangka ini sudah
seharusnya menjadi pelindung masyarakat pelaku usaha. Dalam rangka pelaksanaannya,
penegakan Hukum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam hal Pengaturan
Kebijakan Pemerintah haruslah adil, bijak, melindungi masyarakat, secara profesional,
akuntabel dan tegas serta memihak kepada kepentingan rakyat (bermental mulia),
jadilah Badan Pemerintahan yang memanusiakan manusia, karena kerugian yang
diderita adalah kerugian rakyat akibat pialang maling seperti PT. RCF meski berapapun
nilai kerugian itu, karena kerugian yang kami derita juga mengancam nyawa dan
keluarga kami, jadilah pengawas yang rela bekerja, bekerja dan kerja untuk
rakyat bukan hanya untuk pimpinan semata, apalagi hanya untuk kepentingan diri
pribadi dan kelompok saja, “MALULAH dan setia terhadap sumpah jabatan adalah
bagian dari ibadah, Sutriono Edi!”.
7) Kasus ini juga sudah kami laporkan ke DIVISI KRIMSUS
FISMONDEV Polda Metro Jaya (Terlampir 5). Dan kami sangat berterimakasih kepada
semua jajaran yang terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya di
DIVISI KRIMSUS FISMONDEV Polda Metro Jaya yang dari pertama laporan saya hingga
saat ini masih terus ditangani secara profesional. Dan rencananya kami juga akan
mengadukan ke KPK jika diperlukan. Karena kami menduga ada permainan bos pialang
berjangka PT. RCF dengan para petinggi di BAPPEBTI.
8) Catatan terakhir yang bisa kami tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa
kasus kami ini adalah tidak dapat ditariknya/withdrawal uang dari rekening kami yang
ada di segregated account PT. RCF yang merupakan equity
kami yang dicatatkan secara sah di balance
statement PT. RCF. Bukan mengalami loss
atau kalah main dalam perdagangan. Itu yang kami minta dikembalikan. Karena
uang itu adalah untuk masa depan anak dan istri kami.
9) Melalui
rekan-rekan media, saya memohon untuk menyampaikan pesan saya Kepada Yang
Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk
menginstruksikan secepatnya Kepada Yang Terhormat, Bapak Rahmat Gobel selaku
Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk MEREVOLUSI MENTAL BAPPEBTI dari ESELON 1 dan semua jajarannya
karena sudah tidak objektif lagi dalam melakukan tugas mereka sebagai Badan
Pengawas. Banyak kasus seperti saya ini terjadi, bila ke depannya penanganan
dari BAPPEBTI masih seperti sekarang ini tidak Profesional, kami tidak heran
kasus seperti yang kami alami akan terulang kembali. Bila dihitung dari nilai materi atau uang, sudah tidak dapat dihitung besarannya, malah keluarga dapat berantakan karena bisnis perdagangan berjangka ini dan nyawa-pun
ikut melayang karena kasus mereka yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan
Otoritas Tertinggi Perdagangan Berjangka Republik Indonesia (BAPPEBTI) sehingga
banyak pelaku usaha dalam bisnis ini melakukan bunuh diri. IRONIS SEKALI BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA INI, KEMANA TANGGUNG JAWAB
KALIAN BAPPEBTI? BUBARKAN SAJA KALAU TIDAK PROFESIONAL!!!


Makanya kalau melihat kasus seperti ini kenapa trader forex lebih cenderung trading di broker online walaupun beberapa di blokir oleh kemenminfo namun tak berpengaruh atas minat trader forex untuk melakukan trading di broker online. untuk regulasi seperti ini saja sudah ribet dan menyangkut uang sangat besar mencuci tangan apalagi kalau duit recehan. makanya ane sekarang trading di broker online yaitu broker octafx yang bisa trading dengan menggunakan minimal deposit hanya 5$ dan bisa pake bank lokal
ReplyDelete