Home » , , , » Aturan mengenai Dana Kompensasi sudah jelas, kenapa Bappebti harus bertele-tele?

Aturan mengenai Dana Kompensasi sudah jelas, kenapa Bappebti harus bertele-tele?


Dana Kompensasi yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi  Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka. Dimana Dana Kompensasi ini dihimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka untuk para nasabah yang mengalami cidera janji pialang berjangka yang telah melakukan upaya penagihan. 

Sudah jelas dan lugas apa yang tertera di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 ini, apalagi dipertegas kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014.

Berikut adalah rinciannya:

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
Pasal 45
(1) Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.
(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
(3) Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
(4) Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangkayang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti.
(5) Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
Penjelasan Pasal 45

Ayat (1)
Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Nasabah dari perbuatan Pialang
Berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pialang Berjangka diwajibkan menyerahkan sejumlah dana tertentu
kepada Bursa Berjangka agar terbina kebersamaan di antara Pialang Berjangka untuk saling mengawasi dan
mengingatkan dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Dana Kompensasi merupakan dana tetap yang harus selalu ada di Bursa Berjangka. Semua dana yang diserahkan
oleh Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi bukan merupakan dana titipan atau pinjaman, melainkan telah
menjadi dana tetap yang khusus disediakan untuk mengganti kerugian
Nasabah yang diakibatkan oleh tindakan cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
Pasal 46
(1)     Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
(2)     Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila:
a.     Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
b.     hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.
(3) Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk:
a.     membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
b.     membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4)     Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 46
Ayat (1)
Cedera janji atau kesalahan Pialang Berjangka, antara lain, tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah. Ganti rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa
Berjangka.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan jumlah ganti rugi yang selayaknya adalah jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh Pialang Berjangka berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila kekayaan Pialang Berjangka tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban kepada Nasabahnya, sisa tersebut dapat dimintakan kepada Bursa Berjangka untuk membayarnya dari Dana Kompensasi. Bursa Berjangka dapat memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penggunaan Dana Kompensasi.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas


Pasal 47
Apabila Bursa Berjangka dinyatakan pailit atau menghentikan kegiatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya, Dana Kompensasi menjadi kekayaan Bursa Berjangka yang digunakan untuk
membayar kewajiban Bursa Berjangka setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Nasabah atas Dana
Kompensasi tersebut diselesaikan.
.
Penjelasan Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ketentuan mengenai penghimpunan, penyimpanan, dan penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 48
Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2014
Penyimpanan Dana Kompensasi
Pasal 106
(1) Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
(2) Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka.
(3) Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
(4)  Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bappebti paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
Penjelasan Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
(1)           Dana Kompensasi digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Nasabah akibat cidera janji Pialang Berjangka.
(2)           Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar nilai kerugian.

Penjelasan PP Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai kerugian” adalah nilai kerugian secara riil yang harus diterima Nasabah termasuk bunga kalau ada, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dalam proses pengaduan danpenyelidikan tuntutan ganti rugi.

Pasal 108
(1)           Nasabah dapat melakukan tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka atas cidera janji Pialang Berjangka.
(2)           Tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang
b. Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
c.  memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera
d. janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
e.  jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Penjelasan PP Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Berjangka atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka, Nasabah yang bersangkutan harus dapat menunjukkan bukti telah berusaha menagihnya secara langsung kepada Pialang Berjangka yang cidera janji tersebut dan diyakini tidak ada itikad baik dari Pialang Berjangka dimaksud untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Besarnya tuntutan yang dapat diajukan harus sesuai dengan jumlah kerugian riil yang diderita ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah yang berkaitan dengan proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.

Pasal 109
(1) Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.
(2) Besarnya Dana Kompensasi yang harus tersedia untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Kepala Bappebti.

Penjelasan Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk
membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah.

Pasal 110
(1) Bursa Berjangka wajib membentuk suatu unit khusus untuk menghimpun dan menggunakan Dana Kompensasi.
(2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka.

Penjelasan Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Kompensasi diatur dengan Peraturan Kepala
Bappebti.

Penjelasan Pasal 111
Cukup jelas.

Sehingga tidak ada alasan, kajian dan waktu yang bertele-tele lagi untuk Bappebti dalam mengeluarkan Dana Kompensasi kepada nasabah yang mengalami cidera janji Pialang Berjangka, apalagi dalam kasus ini, PT. Rex Capital Futures (PT. RCF) telah dicabut ijinnya oleh Bappebti sehingga para pejabatnya melarikan diri entah kemana dengan meninggalkan kewajiban kepada para nasabahnya dan hanya meninggalkan sedikit asset.

0 comments:

Post a Comment

 
Contact us: kasusrcf@gmail.com
Copyright © 2015. TIM INVESTIGASI KASUS PT. RCF - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger