“Saya akan pelajari dulu kasusnya. Nanti kalau sudah dipelajari saya akan kasih jawaban,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Hafizs Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada CITRAINDONESIA.COM di Jakarta, Selasa (18/2/2015).
Seperti diketahui bahwa 8 dari 36 orang korban perusahaan pialang PT REX Capital Futures, telah mengadukan kasus itu ke Kepala Bappebti Sutriono Edi dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Namun sayangnya, hingga kini para korban itu belum memperoleh jawaban kongkrit dari pejabat di atas selaku pemegang regulasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Dalam arti mecari jalan keluar untuk menutup kerugian nasabah sekitar Rp5 miliar lebih itu.
“Ngak tau sih, saya belum lihat, saya tanya nanti ya,” ujar Mendag Rachmat Gobel singkat saat ditemui citraindonesia.com, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Sementara itu dalam UU Bappebti No. No.10/2011 Tentang Perubahan atas UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jelas mengatur dana kompensasi untuk para nasabah.
DANA KOMPENSASI
Pasal 46
- Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
- Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila:
- nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
- hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.
- Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk:
- membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
- membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.
Pasal 47
Apabila Bursa Berjangka dinyatakan pailit atau menghentikan kegiatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, dana Kompensasi menjadi kekayaan Bursa Berjangka yang digunakan untuk membayar kewajiban Bursa Berjangka setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Nasabah atas Dana Kompensasi tersebut diselesaikan.
Pasal 48
Ketentuan mengenai penghimpunan, penyimpanan, dan penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bahkan juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
“Kami ini 8 orang dari 36 orang korban yang dirugikan. Kerugian kami Rp. 5.097.132.500. Kami sudah melaporkan kasus ini ke Kepala Bappebti Bapak Sutriono Edi. Tapi jawabannya cuma sabar
- sabar dan sabar. Karenanya kami meminta Pak Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel merevolusi mental Kepala Bappebti Pak Sutriono Edi dan jajarannya,” tegas juru bicara para korban, Achmad Amir, kepada wartawan di Restoran Penang Bistro, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2015).
Atas kasus ini anggota Komisi VI DPR RI Hafizs Tohir menyatakan dirinya akan mempelajari secara detil untuk kemudian ia bersikap. “Saya belum pelajari saudariku,” tandas Hafizs Tohir menandaskan.
Sekedar diketahui, Komisi VI DPR RI adalah mitra kerja Kementerian Perdagangan RI. (pemi).
Sumber Berita: CitraIndonesia.com : Pemi- Feb 18, 2015



thanks sudah menyertakan berita
ReplyDelete